Gaya Switcher

Memilih gaya Warna

Untuk pengalaman yang lebih baik silakan anda dengan mengubah pengaturan browser untuk CHROME, FIREFOX, OPERA atau Internet Explorer.
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DESA

PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DESA

Oleh : Rika Susdiman, SP.,MP.*

Menurut kaidah ekonomi, pemberdayaan masyarakat (Community Development) adalah proses perolehan pelaku ekonomi untuk mendapatkan surplus valuesebagai hak manusia yang terlibat dalam kegiatan produksi. Upaya ini dilakukan melalui distribusi penguasaan faktor-faktor produksi atau melalui kebijakan politik ekonomi yang tepat dengan kondisi dan tingkatan sosial budaya.

Salah satu strategi penting dalam pembangunan adalah pentingnya pemberdayaan pada masyarakat. Pemberdayaan pada masyarakat adalah satu kekuatan yang sangat vital. Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik, material, aspek ekonomi dan pendapatan, aspek kelembagaan (tumbuhnya kekuatan individu dalam bentuk wadah/kelompok), kekuatan kerjasama, kekuatan intelektual dan kekuatan komitmen bersama untuk mematuhi dan menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan. Arti pentingnya pemberdayaan masyarakat adalah menciptakan kemandirian, agar masyarakat mampu berbuat, memahami serta mengaplikasikan dalam berbagai kegiatan pembangunan.

Pemberdayaan masyarakat juga dapat didefinisikan sebagai tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang dimilikinya.  Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunan itu sendiri.

Program Community Development memiliki tiga karakter utama yaitu berbasis masyarakat (community based), berbasis sumber daya setempat (local resource based) dan berkelanjutan (sustainable). Dua sasaran yang ingin dicapai yaitu : sasaran kapasitas masyarakat dan sasaran kesejahteraan. Sasaran pertama yaitu kapasitas masyarakat dapat dicapai melalui upaya pemberdayaan (empowerment) agar anggota masyarakat dapat ikut dalam proses produksi atau institusi penunjang dalam proses produksi, kesetaraan (equity) dengan tidak membedakan status dan keahlian, keamanan (security), keberlanjutan (sustainability) dan kerjasama (cooperation), kesemuanya berjalan secara simultan.

Dengan kata lain, capacity development adalah sebuah proses usaha-usaha bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kondisi sosial, kultural, dan ekonomi masyarakat. Secara umum, community development adalah suatu konsep yang luas, yang mencakup berbagai bentuk upaya dengan mengaplikasikan teori dan praktek berupa kepemimpinan lokal (civic leaders), Aktivis, dan melibatkan warga dan kalangan profesional untuk meningkatkan berbagai sisi kehidupan dari komunitas lokal. Dalam prakteknya, para pelaksana melakukan identifikasi permasalahan, mempelejari sumberdaya setempat, menganalisa struktur kekuasaan lokal, mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, dan berbagai hal lain di masyarakat tersebut.

Pendekatan community development didefinisikan tahun 1948 untuk menggantikan istilah pendidikan massa di Inggris. Mereka mendefinisikannya sebagai “… suatu gerakan yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup keseluruhan komounitas melalui partisipasi aktif, dan jika memungkinkan, berdasarkan inisitaif masyarakat.….Hal ini meliputi berbagai kegiatan pembangunan di tingkat distrik,baik dilakukan oleh pemerintah ataupun lembaga-lembaga non pemerintah….(pengembangan masyarakat) harus dilakukan melalui gerakan yang kooperatif dan harus behubungan dengan bentuk pemerintahan lokal terdekat (Adi, 2003).

Menurut Wiranto (1999),  pemberdayaan merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemberian kesempatan yang seluas-luasnya bagi penduduk kategori miskin untuk melakukan kegiatan sosial ekonomi yang produktif, sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya diarahkan untuk meningkatkan akses bagi individu, keluarga dan kelompok masyarakat terhadap sumber daya untuk melakukan proses produksi dan kesempatan berusaha. Untuk dapat mencapai hal tersebut diperlukan berbagai upaya untuk memotivasi dalam bentuk antara lain bantuan modal dan pengembangan sumber daya manusia.

Di Amerika Serikat, community development berakar dari disiplin ilmu pendidikan, terutama pendidikan di tingkat pedesaan, yaitu perluasan dari Rural Extension Program pada akhir abad ke 18. Dalam prakteknya, usaha-usaha untuk mengimplementasikan CD adalah melalui konsentrasi kepada aktifitas, sumber daya, dan fasilitas yang ada, dan membentuk dasar-dasar sehingga pada masanya nanti komunitas setempat dapat mengontrol sendiri masa depannya. Beberapa prinisp dalam community development adalah:

  1. Kebutuhan komunitas harus dilihat dalam pendekatan yang holistik.  Meskipun prioritas dapat disusun secara sektoral misalnya, namun harus mampu menjelaskan keterkaitannya dalam perencanaan secara menyeluruh.
  2. Community development adalah proses. Artinya, proses mestilah menjadi bagian penting dalam seluruh aktifitas, sehingga dimonitor dan dievaluasi secara baik, dan diperlakukan sama pentingnya dengan hasil atau kemajuan yang diperoleh.
  3. Pemberdayaan merupakan hasil dari pengaruh, partisipasi, dan pendidikan komunitas. Yang dituju oleh kegiatan CD adalah “pemberdayaan” dari komunitas bersangkutan. Ia akan dicapai apabila rangkaian aktifitas yang dijalankan merupakan kebutuhan dan keinginan komunitas bersangkutan, sehingga partisipasi dapat berjalan secara sempurna. Selain itu, seluruh tahapan haruslah dipandang sebagai sebuah proses pendidikan bagi komunitas.
  4. Aktifitas yang dijalankan harus menjamin bahwa itu memperhatikan lingkungan sekitar.
  5. Mempertimbangkan keberlanjutannya (sustainability).
  6. Kemitraan antar seluruh pelaku akan lebih menjamin akses kepada sumberdaya secara lebih adil.

Untuk mengelola sumber daya tersebut, model pembangunan (community development/CD) merupakan alternatif yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, utamanya masyarakat pedesaan. Di mana sasaran utama CD adalah menolong masyarakat untuk meningkatkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di daerah dengan potensi dan sumber daya yang dimilikinya. Hasil akhir dari CD ini adalah terciptanya masyarakat yang mandiri atau masyarakat yang mampu menciptakan prakarsa sendiri (self propelling) dan pertumbuhan ekonomi yang berwawasan lingkungan (sustainable economic growth) dengan menggunakan sumber daya yang ada. Sejalan dengan itu, Gany (2001) juga berpendapat bahwa konsep pemberdayaan dapat dilihat sebagai upaya perwujudan interkoneksitas yang ada pada suatu tatanan dan atau penyempurnaan terhadap elemen tatanan yang diarahkan agar suatu tatanan dapat berkembang secara mandiri. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah upaya-upaya yang diarahkan agar suatu tatanan dapat mencapai suatu kondisi yang memungkinkannya membangun dirinya sendiri.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka dalam aktivitas pemberdayaan terdapat tiga hal pokok yang perlu diperhatikan dalam pengembangannya yaitu :

  1. Pengetahuan dasar dan keterampilan intelektual (kemampuan menganalisis hubungan sebab akibat atas setiap permasalahan yang muncul).
  2. Mendapatkan akses menuju ke sumber daya materi dan non materi guna mengembangkan produksi maupun pengembangan diri mereka.
  3. Organisasi dan manajemen yang ada di masyarakat perlu difungsikan sebagai wahana pengelolaan kegiatan kolektif pengembangan mereka.

Oleh karena itu, pemberdayaan adalah upaya untuk mendorong dan memotivasi sumber daya yang dimiliki serta berupaya mengembangkan dan memperkuat potensi tersebut yaitu penguatan individu dan organisasi dengan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki. Pemberdayaan masyarakat juga ditujukan untuk mengikis fenomena kemiskinan.

Strategi pemberdayaan sistem perekonomian harus didukung oleh langkah-langkah sebagai  berikut :

  1. Mobilisasi sumber keuangan (financial resources mobilization). Untuk  mendorong akumulasi modal di perdesaan, maka perlu dibangun lembaga ekonomi rakyat yang mengakar dan mandiri.  Lembaga ini digunakan bagi peningkatan tabungan masyarakat dan investasi untuk diversifikasi ekonomi rakyat di pedesaan. Lembaga ini dikelola secara amanah dan profesional oleh  tenaga-tenaga muda desa, yang didampingi oleh “supervisor”  tenaga terdidik perbankan. Peranan pemerintah adalah pendidikan dan   pelatihan tenaga-tenaga muda perbankan, bekerja-sama dengan lembaga -lembaga perbankan. Untuk memberdayakan kelembagaan ekonomi ini diperlukan kebijakan publik yang memihak kepada rakyat banyak.
  2. Nilai  Tukar Desa (Terms of trade). Nilai tukar desa yang tinggi perlu diupayakan pemerintah melalui keterpaduan ekonomi pedesaan ke dalam  reformasi nasional dan internasional. Untuk   itu perlu ketersediaan prasarana komunikasi dan teknologi tepat guna. Upaya lainnya ialah peningkatan kelancaran arus barang dan jasa. Untuk itu alokasi dana pembangunan perlu ditekankan pada pembangunan prasarana fisik dan perbaikan sistem transportasi ke wilayah perdesaan yang langsung berkaitan dengan kegiatan ekonomi rakyat. Sasarannya adalah rendahnya biaya transpor dan peningkatan keuntungan yang diterima oleh pengusaha-pengusaha di desa.
  3. Program Paritas Pendapatan (Income Parity Program). Maksud dari kebijaksanaan sektor-sektor perdesaan ini adalah   menjaga kesetimbangan tingkat pendapatan antara perdesaan dan  perkotaan. Program ini terdiri atas: (a). pengembangan struktur ekonomi pedesaan   untuk mencapai skala ekonomi.  (b). perluasan sistem produksi secara selektif, yang sesuai dengan perubahan permintaan. (c) kebijaksanaan harga pangan untuk pemantapan nilai tukar produk-produk perdesaan.
  4. Peningkatan kemampuan teknologi tepat guna. Kemampuan teknologi perlu diarahkan untuk pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam di   pedesaan. Alokasi dana dan anggaran pembangunan untuk biaya penelitian   (research and development) teknologi desa perlu  mendapat prioritas. Pola penelitian partisipatif perlu dikembangkan, bekerjasama dengan lembaga-lembaga penelitian pemerintah dan swasta.
  5. Pemberdayaan kelompok-kelompok fungsional masyarakat di wilayah perdesaan menjadiReceiving Systems” yang mampu mengakses dan mengadopsi berbagai peluang inovasi dari berbagai sumber inovasi yang umumnya berada di wilayah perkotaan. 

DAFTAR PUSTAKA

Gany. R.A. 2001. Kemandirian Lokal. Hasanuddin Press. Makassar.

Saparini, 2012. Sistem Pengentasan Kemiskinan Rakyat Hanya Untuk. Kompas, 10 Maret 2012.

Wiranto, T. 1999. Pokok-pokok Pikiran Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Daerah. Cisarua

Wuri Josephine, 2009. Peran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam Menanggulangi Kemiskinan, Jurnal Bisnis dan Ekonomi-Antisipasi, Vol. 1, No. 1 Juni, Universitas Sanata Dharma YK.

  • Staf Pengajar SMK Pertanian di Cianjur Jawa Barat, dan Ketua Bidang Infromasi dan Komunikasi DPP Asosiasi Pemandu Wirausaha Indonesia dan Pengurus.
tinggalkan komentar anda

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan. Bidang yang harus diisi ditandai *

Atas
Butuh bantuan?Chat with us
Harap terima kebijakan privasi kami terlebih dahulu untuk memulai percakapan.